Ketua DPR Puan Maharani menyerukan evaluasi efisiensi anggaran secara selektif untuk mengantisipasi gelombang PHK di Bali.
Fenomena PHK di Bali: Apa yang Terjadi?
Dalam beberapa bulan terakhir, Bali mengalami gelombang PHK yang signifikan, terutama di sektor pariwisata dan UMKM. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan angka pengangguran sebesar 15% sejak awal tahun 2025.
Ketua DPR Puan Maharani menyoroti fenomena ini dan meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret. Ia menekankan bahwa PHK massal ini tidak hanya berdampak pada perekonomian lokal, tetapi juga pada stabilitas sosial masyarakat Bali.
Menurut Puan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang terdampak. "Pemerintah perlu memastikan bahwa dana yang disalurkan tepat sasaran dan mampu menopang lapangan kerja," ujarnya.
Pentingnya Evaluasi Efisiensi Anggaran
Puan Maharani menegaskan bahwa evaluasi efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif dan transparan. Ia meminta pemerintah untuk memprioritaskan sektor-sektor yang paling terdampak, seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi Bali pada tahun 2025 mencapai Rp 2,5 triliun. Namun, hanya 60% dari dana tersebut yang terserap hingga pertengahan tahun.
Ahli ekonomi dari Universitas Indonesia, Arianto Patunru, menyatakan, "Evaluasi anggaran yang selektif sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara optimal dan mampu menciptakan lapangan kerja baru."
Dampak PHK Terhadap Masyarakat Bali
PHK massal di Bali telah menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya tingkat kemiskinan. Laporan dari lembaga riset Indikator Politik Indonesia menyebutkan bahwa 40% masyarakat Bali mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.
Selain itu, tingkat stres dan depresi di kalangan pekerja yang terkena PHK juga mengalami peningkatan. Menurut data Kementerian Kesehatan, kasus gangguan mental terkait kehilangan pekerjaan naik sebesar 25% dalam tiga bulan terakhir.
Puan Maharani mengingatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan kesejahteraan mental masyarakat. "Dukungan psikologis dan program pelatihan kerja harus menjadi prioritas," tegasnya.
Langkah Strategis Pemerintah yang Diperlukan
Untuk mengatasi fenomena PHK ini, Puan Maharani menyarankan beberapa langkah strategis yang perlu diambil pemerintah. Pertama, mempercepat penyaluran bantuan sosial dan stimulus ekonomi ke sektor-sektor yang terdampak.
Kedua, ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan program pelatihan kerja dan pemberdayaan UMKM. "Dengan meningkatkan keterampilan dan kapasitas pelaku UMKM, kita dapat menciptakan lapangan kerja baru," kata Puan.
Terakhir, Puan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. "Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pemulihan ekonomi Bali," tutupnya.
Bagaimana pendapat Anda tentang langkah yang diusulkan Puan Maharani? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar!
Tidak ada komentar: